Quo Vadis Pendidikan Sub Spesialis (Konsultan) Psikiatri di Indonesia

Di era JKN ini peningkatan mutu layanan kesehatan dan kendali biaya amat diutamakan. Peran fasilitas pelayanan kesehatan jiwa yang terdiri dari PPK 1-3 ( layanan primer, sekunder  & tersier) amat penting dan wajib mempunyai standar kompetensi SDM nya khususnya tenaga medis psikiatrik (Psikiater).

Sebagai pusat rujukan (PPK 3) layanan kesehatan jiwa maka RSJ tipe A diwajibkan mempunyai  minimal dua layanan unggulan sub spesialistik. Hal ini ditujukan untuk memberikan layanan paripurna sesuai sistem rujukan dan untuk meningkatkan mutu layanan yang sesuai dengan perkembangan IPTEK di bidang kesehatan jiwa.

Dilain pihak produksi dan distribusi tenaga subspesialis masih sangat kurang dan tidak merata, hal ini juga disampaikan oleh Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, pada kegiatan Semiloka Nasional bertajuk Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis berdasarkan UU Pendidikan Kedokteran 2013 untuk menjamin Independensi Profesi dan Tercapainya Standar Akademik Berorientasi pada Pelayanan Kesehatan Prima di Gedung Widyaloka Universitas Brawijaya, Malang, 23 Februari 2017. Kegiatan ini dihadiri pula oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kemenristek Dikti, Prof. dr. Ali Gufron Mukti, MSc, PhD, Ketua  AIPKI ( Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia), Ketua ARSPI (Asosiasi RS Pendidikan Indonesia) dan wakil dari MKKI ( Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia). 

Dokter yang lulus tidak banyak yang mau pergi ke daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK), ungkap Menkes.Lebih rinci Menkes memaparkan bahwa rasio dokter spesialis adalah 12,6 per 100.000 penduduk (per 31 Desember 2015) sudah mencapai target rencana pengembangan tenaga kesehatan Tahun 2011-2025 yakni sebesar 12,2 per 100.000 penduduk. Namun demikian terdapat disparitas yang cukup besar antar provinsi di Indonesia. Rasio dokter spesialis terendah ada di Provinsi Papua dengan rasio 3,0 per 100.000 penduduk, sedangkan rasio dokter spesialis tertinggi ada di provinsi DKI Jakarta dengan rasio 52,2 per 100.000 penduduk.Kalau saya hanya melihat angka yang 12,6 tadi, saya bisa katakan dokter spesialis cukup. Tapi kan kita lihat bagaimana maldistribusinya, tutur Menkes.

Menkes juga mengatakan bahwa ketidakseimbangan distribusi dokter spesialis juga terjadi antar kabupaten di dalam wilayah provinsi, hal ini terjadi di banyak daerah, bahkan di wilayah DKI Jakarta.Di Jakarta itu katanya dokter kebidanan ada banyak, tetapi tidak banyak yang mau ditempatkan di Kepulauan Seribu. Itu baru Kepulauan Seribu, padahal tidak begitu jauh, imbuh Menkes. 

Wajib Kerja bagi Dokter Spesialis (WKDS) merupakan upaya yang dilakukan untuk mengatasi maldistribusi dokter spesialis. Saat ini, pemerintah telah menetapkan kebijakan Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) melalui Perpres No. 4 Tahun 2017 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 12 Januari 2017 lalu. Pada 2017, ditargetkan sebanyak 1.250 dokter spesialis akan melaksanakan WKDS.

Saya sangat mengapresiasi dukungan perhimpunan profesi dokter spesialis obgyn, spesialis anak, spesialis bedah, spesialis penyakit dalam, dan spesialis anastesi dalam program Wajib Kerja Dokter Spesialis, jelas Menkes.4) Bantuan Biaya Pendidikan PPDS/PPDGS Kementerian Kesehatan. Sejak Tahun 2008 sampai dengan 2016 penerima bantuan biaya pendidikan Kemenkes untuk PPDS dan PPDGS sebanyak 17 angkatan. Jenis spesialisasi terbanyak penerima bantuan adalah pendidikan spesialis penyakit dalam, spesialis anak, dan spesialis kebidanan.Kami mengharapkan kepada penerima bantuan, agar kembali bertugas ke daerah yang telah mengirim. Memang masih ada juga yang sudah dibantu tetapi tidak kembali ke daerah yang mengirim. Jangan jadi seperti Malin Kundang, tidak baik, seloroh Menkes.

Di akhir paparannya, Menkes menyatakan bahwa selain dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, hal ini juga perlu ditopang dengan upaya penguatan pelayanan kesehatan melalui: penguatan regionalisasi sistem rujukan; program peningkatan akses berupa pemenuhan sarana-prasarana, peningkatan kompetensi SDM kesehatan dan pemenuhan alat kesehatan, serta program peningkatan mutu yang terdiri dari akreditasi RS dan akreditasi Puskesmas. 

Harmonisasi Regulasi Pendidikan Sub Spesialis  & Pelayanan Kesehatan

Dari paparan narasumber dari AIPKI dan Dirjen Dikti terungkap beberapa permasalahan yang mengakibatkan produksi dan distribusi tenaga sub spesialis tidak banyak dan merata. Salahsatu permasalahan utama adalah banyaknya regulasi dari setiap stakeholder yang belum optimal terintegrasi sesuai kebutuhan di masyarakat.

Belum optimalnya harmonisasi tersebut antara lain disebabkan oleh adanya perubahan regulasi yang cukup berbeda yaitu ;
PENGELOLAAN PROGRAM STUDI SUBSPESIALIS SEBELUM DITERBITKAN UU NO 20 2013 TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Regulasi : Perkonsil No 8 th 2012

Sedangkan saat ini sudah ada regulasi berupa UU No.20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
PENGELOLAAN PROGRAM STUDI SUB SPESIALIS SESUDAH DITERBITKAN UU NO 2
0 TH 2013 TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Jadi regulasi saat ini bersasar UU Dikdok adalah:

1. Program Pendidikan dokter subspesialis diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran bekerjasama dengan Kolegium dokter spesialis pengampu cabang disiplin ilmu tertentu dan Rumah Sakit Pendidikan beserta jejaringnya.
2. Program Pendidikan dokter subspesialis diselenggaran berdasar Standar Pendidikan Profesi dan Standar Kompetensi dokter subspesialis yang disahkan oleh KKI.
3. Standar Pendidikan Profesi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Kedokteran dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Kemristek-Dikti.
4. Standar Pendidikan Profesi disusun oleh Kolegium pengampu cabang disiplin ilmu terkait berkoordinasi dengan organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi rumah sakit pendidikan, kementrian ristek dikti dan kementrian kesehatan.

PERMASALAHAN PENDIDIKAN DOKTER SUBSPESIALIS

1. Sinkronisasi Program Studi Pendidikan dokter subspesialis yang masih belum jelas.
2. Belum optimalnya Data dasar kebutuhan dokter subspesialis
3. Kuantitas dan Kualitas Input.
4. SDM ; rasio dosen mahasiswa 1:5
5. Masih minimnya Jumlah Pusat Pendidikan dokter subspesialis &Rumah Sakit Pendidikan di era JKN.
6. Hubungan antara Institusi Pendidikan dan Rumah Sakit Pendidikan yg belum optimal.
8. Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi.
9. Pembiayaan.
10. Regulasi Bioetik dan Mediko legal yg masih perlu dioptimalkan.
11. Standar Lulusan.
                                                       
Solusi permasalahan adalah:

1. Penataan Regulasi : segera diterbitkan peraturan menteri ristek dikti tentang program pendidikan dokter subspesialis dan diikuti dengan peraturan peraturan dibawahnya.
2. Data dasar kebutuhan dokter subspesialis yang valid.
3. Meningatkan Kuantitas Kualitas SDM (Dosen).
4. Meningkatkan Jumah Pusat Pendidikan dan Program Studi.
5. Meningkatkan Jumlah Rumah Sakit Pendidikan Satelit dan Afiliasi.
6. Beasiswa dan Subsidi Pemerintah ditingkatkan.
7. Implementasi Academic Health System.

Sementara itu Prof Ghufron dalam paparannya menjelaskan bahwa salah satu upaya harmonisasi  dan percepatan produksi tenaga  subspesialis adalah dengan dibentuknya Komite Bersama antara Kemenristek Dikti dan Kemenkes. Diharapakan dengan adanya Komite Bersama ini dapat segera mendapatkan solusi terbaik antara stakeholders terkait.

Beberapa kajian mengungkapkan bahwa dengan regulasi sebelum  UU Dikdok dimana organisasi profesi mempunyai peran bersama RS Pendidikan akan lebih dapat melakukan percepatan proses pendidikan berbasis RS (Hospital Based). Selain itu dengan kurikulum yang lebih fleksibel misal melalui pendidikan jarak jauh akan lebih membantu dan meringankan beban peserta pendidikan yang notabene masih sangat dibutuhkan di RS tempatnya bekerja.

Alternatif pendidikan jarak jauh tersebut missal dengan program sandwich, teleconference dan berbagai portofolio lainnya.Tampaknya metode kurikulum ini lebih banyak dipilih oleh responden dibandingkan dengan pola pendidikan yang diselenggarakan oleh prodi yang berbasis universitas , dari hasil survey oleh tim PDSKJI Jaya tentang pola pendidikan subspesialis beberapa waktu lalu.

Kondisi ini akan terus berpacu dengan waktu antara urgensi kebutuhan tenaga konsultan di PPK 3 dengan produksi lulusan berbasis universitas versi UU Dikdok. Semoga ada solusi terbaik dari Komite Bersama dalam upaya harmonisasi anatara kebutuhan pelayanan di era JKN dengan pola pendidikan versi UU Dikdok.

Kategori: 
Back to Top